loading...

Mengapa Daerah mendirikan BUMD?

Mengapa Daerah mendirikan BUMD? Kalau tidak mendirikan BUMD memang mengapa? Itulah pertanyaan yang muncul saat membaca ada BUMD baru dibentuk atau BUMD yang rugi. Dan sering mendengar, seolah2 kinerja BUMD itu kurang baik, saat merugi atau sebaliknya, dan baik saat mampu mencetak laba. Dengan mengsederhanakan penilaian,  dapat dikatakan bahwa BUMD berkinerja baik jika memberikan laba. Menjadi sederhana sekali cara menyimpulkan […]

Read more

Mengapa Kementerian Dalam Negeri harus mengatur BUMD?

Mengapa Kementerian Dalam Negeri harus mengatur BUMD? Banyak para calon Direksi BUMD kaget ketika mengetahui bahwa BUMD Perseroda yang notabene sudah mengikuti aturan UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas, tapi masih harus mengikuti PP 54/2017 ttg Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Apalagi para bankir di BPD dan BPR Milik Daerah yang “merasa” sudah cukup diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan […]

Read more

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejak lama sekali, sudah menjadi diskusi dan perdebatan, apakah pengelolaan keuangan daerah itu bagian dari pemerintahan daerah (paham pertama)? Atau pengelolaan keuangan daerah bagian dari keuangan negara (paham kedua)? Kenapa ini menjadi penting? Sebab hal ini akan menjadi alasan dan dasar, Kementerian mana yang akan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Apakah Kementerian Dalam Negeri  atau Kementerian Keuangan. Paham kedua sering […]

Read more

Peraturan DPRD dan Partai Politik

D P R D – keuangan   PP 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PP 37/2005 tentang Perubahan Pertama PP 24/2004 PP 37/2006 tentang Perubahan Kedua PP 24/2004 PP 21/2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24/2004 Permendagri 21/2007 SE MDN No. 700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 perihal Tunggakan Pengembalian TKIdan BPO Pimpinan dan Anggota […]

Read more

Peraturan PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

Peraturan PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH   UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP 65/2001 tentang Pajak Daerah PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah Kepmendagri 35/2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepmendagri 36/2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat Kepmendagri 27/2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya […]

Read more

Peraturan Aset Daerah

PERATURAN BARANG MILIK DAERAH :   PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No.  17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah SE MDN No. 032/295/BAKD perihal Penertiban BMD tanggal 11 Mei 2009 PMDN 17/2007 + lampiran  (versi word, maaf […]

Read more