Mengapa Daerah mendirikan BUMD?

Mengapa Daerah mendirikan BUMD? Kalau tidak mendirikan BUMD memang mengapa?

Itulah pertanyaan yang muncul saat membaca ada BUMD baru dibentuk atau BUMD yang rugi. Dan sering mendengar, seolah2 kinerja BUMD itu kurang baik, saat merugi atau sebaliknya, dan baik saat mampu mencetak laba. Dengan mengsederhanakan penilaian,  dapat dikatakan bahwa BUMD berkinerja baik jika memberikan laba. Menjadi sederhana sekali cara menyimpulkan kinerja BUMD.  Apakah dengan laba rugi tersebut salah dalam menentukan kinerja BUMD? Tidak sepenuhnya salah. Tapi kurang tepat untuk jenis kondisi BUMD tertentu.

Pasal 331 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menyatakan:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

  1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan 3 tujuan pendirian BUMD tersebut, bagaimana memahaminya? Apakah 3 tujuan tersebut harus dipenuhi dengan derajat yang sama, atau cukup memilih 1 atau 2 tujuan? Atau ketiganya harus dipenuhi, meskipun dengan derajad yang berbeda?

Pertanyaan ini akan mudah dijawab, jika melihat ayat (5) pada Pasal yang sama, bahwa Pendirian BUMD didasarkan pada:

  1. kebutuhan Daerah; dan
  2. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Dalam mengkaitkan antara tujuan pendirian BUMD dan dasar pendirian, maka dapat dijelaskan,

pertama: Daerah tidak mungkin mendirikan BUMD kalau tidak butuh.

Harus butuh, dan butuh itu terkait aspek pelayanan mum dan kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu dipertegas, Pasal 9 ayat (5) PP 54/2017 menegaskan bahwa kebutuhan daerah merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

Yang dimaksud dengan “bagian dari kebijakan RPJMD” adalah bahwa BUMD  tersebut merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan RPJMD.Artinya, saat mendirikan BUMD, Daerah tidak hanya berdasarkan pada laba yang nantinya akan dihasilkan oleh BUMD. Ketika kebutuhan tersebut dinyatakan dalam RPJMD, maka dapat diartikan Pendirian BUMD memang menjadi prioritas bagi daerah.

Kedua, Daerah tidak boleh mendirikan BUMD jika nantinya diperkirakan rugi karena tidak layak usaha.

Hal ini bisa dilihat dari syarat kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk dari sisi kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya. Artinya, jika BUMD tidak rugi, maka akan laba.Tapi apakah benar BUMD didesain hanya benar2 untuk mencari laba?

Untuk mempermudah penjelasan tersebut, bisa dilihat pada gambar berikut:

Saat Daerah mendirikan BPD, BPR dan LKM, apa tujuannya? Apakah “hanya” untuk mendapatkan laba sebesar2nya? Jika “iya”, apa bedanya BUMD tersebut dengan rentenir? Bukankah untuk mecapai laba sebesar2nya, Direksi akan menetapkan laba setinggi2nya, dan biaya denda sebsar2nya. Siapa yang akan menolong kesulitan keuangan masyarakat?

Untuk mempermudah dan memperjelas tujuan pendirian BPD, silahkan bandingkan dengan kondisi

pertama: BPD daerah X menyalurkan kepada masyarakat daerah X, maka akan ada dampak perekonomian bagi daerah X, dan juga memberikan laba bagi BPD serta akan ada kemanfaatan umum bagi daerah X.

Kedua, BPD daerah X menyalurkan kepada masyarakat daerah Y, maka akan ada dampak perekonomian bagi daerah Y (bukan daerah X), dan tetap ada laba bagi BPD serta akan ada kemanfaatan umum bagi daerah Y (bukan daerah X). Kira2, daerah pemilik BPD, inginnya menetapkan BPD seperti apa? Model pertama atau kedua?

Saat Daerah mendirikan BUMD Air Minum, apa tujuannya? Apakah “hanya” untuk mendapatkan laba? Jika “iya”, apakah Direksi bisa menetapkan tarif air? Bukankah yang menetapkan tarif adalah Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58(4) PP 122/2015 ttg Sistem Penyediaan Air Minum. Jadi, akan sulit bagi BUMD Air Minum untuk mencetak laba besar dan memberikan deviden bagi daerah.

Tetapi sebaliknya, apakah BUMD Air Minum boleh rugi?

Yang pasti dari awal perencanaan pendirian, BUMD didesain tidak akan rugi sebagaimana sudah dinyatakan dalam kelayakan bidang usaha BUMD yang ditegaskan dalam Pasal 331(5) UU 23/2014 dan Pasal 9 PP 54/2017. Jika dalam praktek ada BUMD Air Minum yang rugi, bisa jadi karena salah kelola. Perlu diingat bahwa saat PP 54/2017 ttg BUMD ditetapkan, sudah banyak BUMD yang sudah didirikan, dari dari BUMD tersebut ada yang tidak layak usaha. Akan sulit jika BUMD Air Minum dengan pelanggan kurang dari 10 ribu untuk mampu FCR dan sehat, dan ternyata ada 120an BUMD Air Minum yang pelanggannya kurang dari 10 ribu.

Saat Daerah X mendirikan BUMD hotel di Jakarta, apa tujuan pendirian BUMD tersebut? Apakah karena untuk mendukung perekonomian daerah? Bukankah Usaha BUMD tersebut di Jakarta? Jika tujuannya untuk kemanfaatan umum, dimana kemanfatan umumnya? Jika tujuannya mencari laba, apakah BUMD hotel tersebut mampu untuk mencetak laba? Bandingkan jika Daerah X mendirikan BUMD hotel di Daerah X, paling tidak akan mendukung perekonomian daerah dan memberikan kemanfaatan umum.

Perlu diperhatikan, bukankah persaingan bisnis hotel ini sudah terbuka untuk semua pebisnis. Artinya, jika diadu dengan pasar bebas, apakah BUMD hotel mampu bertahan?

Dari ketiga tujuan BUMD yang diatur dalam UU 23/2014 tersebut pada dasarnya harus dipenuhi ketiganya, meskipun dengan derajat yang berbeda. Dan ini menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan penilaian kinerja BUMD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *