Mengapa Kementerian Dalam Negeri harus mengatur BUMD?

Mengapa Kementerian Dalam Negeri harus mengatur BUMD?

Banyak para calon Direksi BUMD kaget ketika mengetahui bahwa BUMD Perseroda yang notabene sudah mengikuti aturan UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas, tapi masih harus mengikuti PP 54/2017 ttg Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Apalagi para bankir di BPD dan BPR Milik Daerah yang “merasa” sudah cukup diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi yang berpandangan seperti itu biasanya akan beranggapaan, pengaturan oleh Kemendagri hanya akan menambah  kesulitan dalam melaksanakan proses bisnis di BUMD, sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi BUMD.  Prinsip pengaturan, semakin banyak aturan, semakin mempersulit dan menghambat pengambilan keputusan, begitu juga akan berlaku dalam bisnis BUMD.

Untuk mendudukkan permasalahan ini, perlu dilihat jenis dan hirarki peraturan yang berlaku di NKRI, yang diatur dalam UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk mempermudah penjelasan, ada baiknya menjawab pertanyaan berikut ini:

  1. Mengapa Kementerian BUMN juga mengeluarkan UU 19/2003 ttg BUMN dan PP 45/2005 ttg BUMN serta ratusan Peraturan Menteri BUMN?
  2. Mengapa OJK mengatur Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan) yang sudah berbentuk PT?
  3. Mengapa Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal mengatur Badan Usaha Milik Desa pada UU 6/2014 ttg Desa dan PermenDesa 4/2015 ttg BUMDesa? Dimana dalam Permendesa tersebut juga mengatur BUMDesa PT.
  4. Mengapa Kemendagri pernah menerbitkan UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah? (dicabut oleh UU 23/2014 ttg Pemda).
  5. Bagaimana pengaturan UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas? Khususnya Ps. 4 UU 40/2007.
  6. Apakah jumlah, syarat, besaran penghasilan, tantiem & bonus untuk Direksi, Dekom dan Pegawai diatur detail dalam UU PT?
  7. Apa penyebab utama sebagian BUMD itu rugi?

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN sudah menetapkan UU 19/2003 ttg BUMN dan PP 45/2005 ttg Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran BUMN dan ratusan peraturan menteri lainnya. Menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah menetapkan itu semua?

Mengapa pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan melalui UU 21/2011 ttg OJK, karena untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, OJK dibentuk dengan fungsi, tugas, dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan OJK juga masih mengeluarkan Peraturan OJK yang banyak sekali. Menjadi pertanyaan, mengapa OJK jugamengeluarkan banyak peraturan untuk perusahaan berbadan hukum PT?

Telah diundangkan UU 6/2014 ttg Desa

yang didalamnya mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan untuk memperjelas hal tersebut, telah di tetapkan PermenDesa 4/2015 ttg BUMDesa yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 8 Permendesa mengatur bahwa BUMDesa dapat berbentuk Perseroan Terbatas. Artinya, meskipun sudah ada UU PT, Mendes masih mengatur BUMDesa dalam Permendesa 4/2015.

Kemendagri pernah menerbitkan UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah, dasar pembentukannya adalah untuk terlaksananya program umum Pemerintahan dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik RI tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan MPRS Indonesia No. I MPRS/1960 dan II MPRS/1960 mengenai keharusan diadakannya regorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan ke arah pelaksanaan pasal 33 UUD dan dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahan Daerah Sementara Swatantra.

Perlu diingat, saat itu belum ada UU Perseroan terbatas, yang nantinya baru terbit menjadi UU 1/1995 ttg Persereon Terbatas yang menggantikan peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23). Menjadi menarik untuk dicermati, setelah UU 1/1995 ttg PT terbit, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur perubahan Badan Hukum dari Perusda ke Perseroan Terbatas.

Permendagri tersebut juga mengatur terkait pengaturan anggaran dasar PT, saham daerah dll. Artinya, dari awal UU PT terbit, sudah dirasa perlu untuk mengatur BUMD yang berbadan hukum PT.

Dengan terbitnya UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, UU 5/1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya Pasal  331   ayat   (6), Pasal  335  ayat  (2),  Pasal  336  ayat (5),  Pasal 337  ayat (2),  Pasal 338  ayat (4),  Pasal  340  ayat (2),  Pasal  342  ayat (3)  dan Pasal 343  ayat (2) UU 23/2014 mengamanatkan Pemerintah membentuk PP dan terbitlah PP 54/2017 ttg BUMD. Dari PP 54/2017 sudah terbit Permendagri mengenai Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris Dan Direksi BUMD.

Selain itu akan menyusul Permendagri mengenai Organ dan Kepegawaian BUMD, Permendagri mengenai penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) dan RKA BUMD, Operasional, Kerjasama dan Pelaporan, Permendagri Restrukturisasi, Penyehatan, Pengembangan dan Pembubaran BUMD.

Meskipun pengaturan UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas sudah cukup lengkap, tetapi karena UU PT diperuntukkan bagi badan usaha diberbagai bidang usaha, maka sudah wajar jika UU PT memberi kebebasan agar bisa digunakan diberbagai keadaan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 4 UU 40/2007 yang menyatakan Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Misal, terkait syarat Direksi, Pasal 93 UU 40/2007 menyatakan:
  • Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  • Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Dalam Negeri terkait Pasal 93 ayat (2) mengenai persyaratan tambahan tersebut misalnya syarat kompetensi, penilaian kinerja untuk pengangkatan berikutnya, dll.

Selain hal tersebut, UU 40/2007 tidak pernah mengatur jumlah Direksi, jumah Komisaris, serta penghasilan mereka. Termasuk kaitannya dengan pegawai. Hal ini akan terkait dengan besarnya biaya operasional BUMD. Apalagi UU PT tidak pernah mengatur terkait Kepala Daerah ketika mewakili Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyebab utama sebagian BUMD itu rugi.

Sebagian besar BUMD selalu dengan beban biaya Direksi, Dewan/Dekom serta pegawai yang besar. Hal ini sangat bisa dimengerti, karena kecenderungan Direksi untuk mengelola BUMD kurang independen dan selalu dalam tekanan politik lokal. Artinya, ketika Direksi mendapat titipan pegawai, maka cenderung untuk menerima, sehingga akhirnya menjadi beban biaya BUMD. Dan itu selalu setiap ada pergantian politik lokal, pejabat2 Daerah dan pergantian Direksi BUMD sendiri.

Penyebab lain adalah beban biaya BUMD karena perjanjian kerjasama bisnis jangka panjang,  hal ini bisa akibat  kurang cermatnya dalam menyusun perjanjian, tapi seringkali lebih karena desain kerjasama yang kurang menguntungkan BUMD.

Banyak PDAM masih memiliki tingkat kebocoran air yang tinggi, bahkan melebihi 32%. Mengapa hal ini terjadi? Penyebab terbesar adalah kebocoran air tidak bermeter, dan itu adalah kebocoran air karena pipa yang kurang baik, yang disebabkan karena kualitas pipa dan kualitas pemasangan yang kurang baik. Pertanyaannya adalah, darimana pipa2 itu bocor? Dan mengapa pemasangannya kurang baik?

Pengaturan BUMD oleh Kemendagri

Faktanya, sebelum ditetapkannya PP 54/2017, Kemendagri belum banyak mengatur tentang BUMD. Kalaupun ada aturan yang banyak itu untuk BUMD Air minum, dulu dikenal dengan sebutan PDAM.  Dan selain itu pengaturan untuk BUMD Lembaga Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda. Selain kedua bidang usaha tersebut kemendagri belum membuat aturan yang detail.

Ada beberapa aturan kerjasama di Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan pengaturan kerjasama ini masih bersifat umum. Bisa dicermati, apakah pengaturan tersebut mempersulit bisnis BUMD atau tidak.

Untuk memperjelas ini, apakah Kemendagri pernah mengatur BUMD bidang penerbangan? Belum sama sekali, BUMD bidang usaha penerbangan diatur selayaknya perusahaan bisnis penerbangan swasta lainnya. Artinya, dari sisi pembentukan organ dan kepegawaian, manajemen, semua berjalan seperti layaknya bisnis biasa. Tidak mengikuti aturan yang dikeluarkan Kemendagri terkait BUMD Air Minum dan BPR Milik Daerah. Tapi faktanya, bagaimana dengan keadaan BUMD Riau Airlines saat ini? Kenapa rugi?

Kemendagri juga belum pernah mengatur secara khusus terkait BUMD bidang usaha perhotelan. Misalnya, besaran organisasi seperti jumlah Direksi, Komisaris, dan jumlah pegawai.  Dan juga pengaturan manejemen internal BUMD tersebut. Tapi faktanya, bagaimana dengan kinerja BUMD perhotelan yang dimiliki oleh DKI (Hotel Grand Cempaka dan Bangunan Hotel yang dimiliki DKI yang sekarang dikelola group media) dan BUMD Hotel Balairung di Jakarta milik Provinsi Sumbar.

Kemendagri juga belum pernah mengatur secara khusus BUMD bidang migas, khususnya yang mengelola Participating Interest (PI) dari kontrak karya migas. Artinya, terkait tujuan besaran organisasi dan kepegawaian, terutama gaji dan biaya operasional manejemen. Semua diserahkan kepada Daerah selaku pemilik BUMD. Bagaimana kinerja BUMD Migas yang sudah eksis?

Apa yang terjadi dengan BUMD2 tersebut? Sebagian merugi, dan sebagian pengelolaannya tidak efisien, atau boros, khususnya untuk biaya operasional dan gaji.

Ketika banyak hal untuk batasan tertentu tidak diatur dalam UU PT, yang terjadi pada BUMD cenderung terjadi pemborosan. Mengapa terjadi pemborosoan? Sedangkan perusahaaan swasta yang menggunakan UU PT bisa efisien?

Ketika si M memiliki bisnis berbadan hukum PT, maka M akan mengatur seefisien mungkin pengeluaran, minimal terjadi keseimbangan pendapatan dan biaya. Mengapa begitu? Karena naluri bisnisnya pasti mengatur agar tidak terjadi kerugian di perusahaan miliknya. Agar investasinya ada hasilnya, atau sesuai tujuan. Bandingkan, jika si M itu menjadi Gubernur/Bupati/Walikota dalam mewakili kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD (mewakili investasi daerah di BUMD), apakah si M masih bisa bersikap dan bertindak seperti halnya seperti saat mengelola di PT nya sendiri? Bagaimana dengan tim suksesnya? Bagaimana dengan kader2 partai yang mendukungnya? Bagaimana untuk menjaga hubungan dengan mitra di daerahnya? Apakah mereka2 tidak akan menitipkan anak/saudara/teman untuk bekerja di BUMD? Jika ya, maka akan membuat kebijakan besaran organisasi untuk menampung itu semua.

Hingga jumlah Direksi, Komisaris dan pegawai akan bertambah. Selanjutnya biaya operasional pengurus dan pegawai juga akan bertambah. Dan itu inefisiensi. Boros. Dan juga, apakah mereka tidak akan ikut serta “memaksa” menjadi mitra BUMD? Kalau jaman “now” minta proyek ke BUMD? Jika iya, maka dalam kerjasama BUMD akan terjadi inefisiensi. Boros.

Bagaimana dengan pengaturan OJK terhadap Lembaga Keuangan? Apakah membebaskan itu semua? Bisa dikatakan iya, karena aturannya agak longgar, selama Lembaga Keuangam masih dapat menciptakan laba dan deviden, maka bebas2 aja untuk pengeluaran biaya penghasilan pengurus dan pegawai. Disisi lain, BUMD Lembaga Keuangan tidak bisa dengan enaknya mentargetkan laba yang tinggi. Karena Direksi harus mengikuti tujuan pendirian BUMD. Diantaranya untuk menumbuhkan perekonomian daerah, buka sekedar mencari laba.

Apa jadinya jika Kemdagri tidak mengatur pengelolaan BUMD?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *