PENTINGNYA PENGELOLAAN AIR DALAM MEMPERKUAT WAWASAN KEBANGSAAN

PENTINGNYA PENGELOLAAN AIR

DALAM MEMPERKUAT WAWASAN KEBANGSAAN


Oleh: RIRIS PRASETYO


1. Menurut Thales, filsuf yang hidup 624-546 SM, air adalah prinsip dasar segala sesuatu.
Dalam Al-Quran Surat Al Anbiya:30 “Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup
bersasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?”. Menurut penelitian, diketahui
manusia ternyata bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 10 sampai 14 hari dan bisa
bertahan tanpa air hanya 3 sampa 5 hari. Artinya air sangat penting untuk kehidupan.


2. Kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi dibidang politik, eksploitasi ekonomi
serta penetrasi budaya menjadi pijakan menguatnya wawasan kebangsaan. Dalam aspek
politik, wawasan kebangsaan Indonesia lahir dalam rangka menumbangkan dominasi
politik Belanda untuk kemudian menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang
demokratis. Aspek sosial ekonomi menekankan pada penghentian eksploitasi ekonomi
yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda yang pada gilirannya akan membangun
masysrakat baru yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Dilihat dari aspek kultural
adalah mencoba menghidupkan kembali kepribadian bangsa diselaraskan dengan
perubahan zaman. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisah-pisahkan dari kontek nasionalisme Indonesia.


3. Dalam usia yang ke 74 tahun, sebagai bangsa yang merdeka dalam rangka melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih diperlukan
sumber daya nasional untuk membangun dan memantapkan kesadaran dan kesetiaan
terhadap Negara nasional, Indonesia.


4. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengacu kepada ideologi penguasaan dan
pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
Tahun 1945, bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
sehingga akan kesejahteraan umum. Pentingnya norma Pasal 33 terlihat dari kesepakatan
pemimpin bangsa untuk mempertahankan pada saat melakukan perubahan UUDS 1950,
dan juga pada amendemen UUD 1945, bahwa di atas struktur ekonomi dibentuk struktur
politik yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum.


5. Begitu pula pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) harus selalu didasarkan pada Pasal 33
UUD 1945 yang merupakan esensialia UUD 1945. Airpun ada pasang surutnya, begitu
juga dengan pengaturan air, Negara telah menerbitkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, sesaat setelah diundangkan, diajukan judicial review melalui Putusan
Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dan menyatakan
konstitusional bersyarat, i) penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum
pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Daerah; dan ii) pemerintah harus
mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain,
karena hak asasi atas air adalah hak yang utama. Namun pelaksanaan terhadap putusan
MK tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya, hal ini jelas dikarenakan tidak terlepas dari
substansi UU No. 7 Tahun 2004 yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam
melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Dan, di tahun 2014, MK telah
mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang mencabut UU Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Pemerintah harus membentuk struktur sosial ekonomi penyediaan air sehingga tidak jatuh ditangan perorangan atau mekanisme pasar liberal.


6. Beberapa tahun terakhir, DKI berjuang merebut kembali pengelolaan air minum yang telah
dikuasai oleh Swasta (Palyja dan Aetra). Selama 20 tahun kerjasama PDAM DKI dengan
swasta ternyata menciptakan tarif yang mahal bagi warga DKI dan jangkauan pelayanan
hanya 51%, hal ini sangat jauh dibandingkan dengan pengelolaan air oleh BUMD Air
Minum milik kota Surabaya yang mampu memberikan tarif murah dan telah 95%
jangkauan layanan.


7. Setelah dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004, maka penyelenggaraan pengembangan
sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan
Daerah, dalam pelaksanaannya diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD.
8. Meskipun telah dilakukan amendemen UUD 1945, tetapi Konstitusi Negara pada Pasal 33
Ayat (3) UUD 1945 tetap menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.


9. Untuk mewujudkan Konstitusi Negara Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Pemerintah dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa air merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu strategi
penyediaan air untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, yaitu dengan mengatur
tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diantaranya adalah untuk
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Dan penegasan tujuan BUMD
merupakan momentum yang tepat, karena saat ini Daerah harus merivisi Bentuk Hukum
BUMD dari Perusda dan Perseroan Terbatas menjadi Perumda atau menjadi Perseroda.


10. Dari 3 tujuan pendirian BUMD Air Minum harus dipertegas dan menjadi perhatian bagi
pemangku kepentingan, yakni apakah untuk i) peningkatan perekonomian, ii) kemanfaatan
umum; dan iii) untuk memperoleh deviden. Hal ini sangat penting karena tidak mungkin
ketiganya terpenuhi dengan derajat yang sama dan dalam waktu yang sama. Penegasan
tujuan BUMD, akan mempengaruhi bagaimana menentukan kinerja BUMD tersebut, dan
juga terkait penyertaan modal dan penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah
dan/atau subsidi maupun Public Service Obligation (PSO).


11. Kewajiban Pemerintah dan Daerah untuk menguatkan BUMD sehingga mampu
memberikan pelayanan air secara efektif dan efisien, meskipun harus berupaya menjaga
dalam kondisi manejemen pasar yang ekstra (extra-market management) dalam hubungan
masyarakat international. Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan
melakukan penghapusan piutang BUMD Air Minum sehingga tidak lagi menjadi beban
operasional badan usaha, dan selalu mengingatkan Daerah untuk menambah penyertaan
modal daerah yang antara lain bersumber dari APBD dan pemanfaatan laba bersih yang
bersumber dari BUMD Air Minum. Dan yang paling penting dalam pengelolaan BUMD
untuk penyediaan air minum adalah selalu menjaga equilibrium atau keseimbangan antara
pemenuhan hak rakyat atas air dan pengembangan badan usaha. Hal ini penting untuk
menjaga keberlangsungan badan usaha sekaligus menjamin keberlangsungan ketersediaan
air minum.


12. Langkah nyata penyediaan air minum harus dituangkan dalam rencana bisnis 5 tahunan
dan rencana kerja anggaran tahun sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan
Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, serta Modul Rencana Bisnis BUMD Air Minum.
Pengangkatan Direksi BUMD yang masih mengutamakan kelompok dan putera daerah
akan menjadi sulit dengan diterbitkannya Permendagri 37 Tahun 2018 tentang  Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan
Anggota Direksi BUMD.


13. Salah satu dampak negatif pemekaran daerah otonom baru adalah penguasaan dan
pengelolaan air. Sumber mata air di hulu seringkali menjadi rebutan antar Daerah,
misalnya, Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sedangkan di hilir,
sering terjadi rebutan pelanggan, misalnya BUMD Air Minum Kabupaten Tangerang
melayani masyarakat Kota Tangerang dan BUMD Air Minum Kabupaten Bekasi melayani
masyarakat kota bekasi. Disisi lain, pemerintah pusat dan provinsi juga berkeinginan
membentuk badan usaha baru (PerusahaanDaerah Air Baku/PDAB) untuk penyediaan air
baku. Semakin panjangnya rantai distribusi air tentu saja akan berpotensi semakin besarnya
biaya operasional, sehingga meningkatnya biaya akan menjadi beban masyarakat.


14. Tidak terbantahkan bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menjadi
sangat penting dalam strategi ketahanan negara. Kemenangan Mataram atas Surabaya
tahun 1613 dengan melancarkan taktik “bendungan jepara” yaitu dengan menyumbat
aliran sungai Brantas yang menjadi sumber air bagi masyarakat Surabaya. Air yang
tersumbat oleh pasukan Mataram selanjutnya diberi bangkai binatang yang menimbulkan
bau busuk dan diberi berkeranjang buah aren untuk menimbulkan rasa gatal-gatal.
Akhirnya warga Surabaya terkena penyakit batuk dan gatal-gatal. Sultan Agung juga
menerapkan strategi yang sama saat menyerbu VOC di Batavia tahun 1629, yaitu dengan
cara membendung sungai Ciliwung, dan memberi bangkai hewan yang mengakibatkan
penyebaran penyakit disentri hingga Gubernur Jenderal Jan Pietersz Coen mati.


15. Sekarang ini momentum yang penting untuk mewujudkan perintah konstitusi yakni
memenuhi hak rakyat air dan air sebagai bagian dari pertahanan negara, karena pemerintah
dan DPR RI sedang membahas RUU Sumber Daya Air.

One comment

  • Pengelolaan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *